Berita

Gandeng Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, ASB Diskusikan Penanganan Kasus KTP Saat Pandemi

Aliansi Sumut Bersatu (ASB) menggelar diskusi daring “Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Pandemi Covid-19”, Jumat (15/5/2020).

Sebanyak tiga narasumber berpartisipasi dalam diskusi ini yakni: Veryanto Sitohang (Komisioner Komnas Perempuan), Lely Zailani (Ketua Dewan Pembina HAPSARI) dan Sherly Anita Gafar (Direktur LBH-Apik Medan).

Diskusi yang dimoderatori Direktur ASB, Ferry Wira mendiskusikan tentang bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan lembaga-lembaga yang fokus terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19 ini serta melihat seberapa banyak kasus-kasus kekerasan yang ditangani.

Direktur LBH-Apik Medan, Sherly Anita Gafar mengatakan, sebagai sebuah lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, LBH-Apik, kata Sherly telah menangani 30 korban yang datang langsung ke LBH-Apik sejak Maret hingga pertengahan Mei 2020. Selain itu ada juga 6 korban yang berkonsultasi via online. Sedangkan yang dilayani Posbakum Pengadilan berjumlah 25 orang.

“Kasus yang masuk meliputi KDRT dan kekerasan seksual,” kata Sherly.

Menurut Sherly, upaya pemberian perlindungan bagi korban kekerasan yang membutuhkan rumah aman dan psikologi menjadi terkendala di tengah pandemi Covid-19. Penyebabnya, rumah aman milik negara tutup, petugas bekerja dengan siste, WFH dan tidak menerima klien

“Satu sisi, hal ini dapat dipahami bahwa kebijakan menutup rumah aman dimaksudkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, kebutuhan korban terhadap rumah aman dan psikolog yang sulit dipenuhi akan menambah beban lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk memikirkan alternatifnya,” kata Sherly.

Karena itulah, lanjut Sherly, dalam rangka memastikan ketersediaan layanan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (Kemen PPPA) bekerjasama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) telah menyusun Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19.

Narasumber lainnya, Lely Zailani dari HAPSARI mengatakan, sebagai anggota Forum Pengada Layanan di Sumatera Utara, HAPSARI telah menerapkan Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19.

Protokol ini terdiri dari dua layanan yakni layanan online dan layanan tatap muka. Layanan online tetap dilakukan di masa Pandemi Covid-19 menggunakan media online berupa telepon, WhatsApp, email atau media tertulis berupa surat.

Untuk via hotline, teknisnya adalah petugas Penerima Pengaduan (PP) menerima konsultasi dan informasi pengaduan dari nomor hotline baik melalui telepon, WhatsApp ataupun SM. Sedangkan via email, korban mengirim email ke alamat email pengaduan resmi masing-masing lembaga. Pelapor menerima balasan/autoreply yang mengandung informasi seperti: alamat registrasi online (sebagai rekapan laporan), nomor yang bisa dihubungi, dan lain-lain.

“Sedangkan layanan tatap muka dilakukan dengan mempertimbangkan dengan baik protocol kesehatan. Layanan tetap diberikan pada kasus-kasus yang membutuhkan layanan segera karena status hukum, kondisi psikologi, atau risiko keberbahayaan,” kata Lely.

Protokol tersebut adalah memastikan ruangan sudah disterilkan terlebih dahulu, tempatkan kursi yang berjarak 2 meter, memastikan sirkulasi udara berjalan sebelum, selama, dan sesudah proses penanganan, memastikan klien sudah di periksa suhu tubuh menggunakan thermometer tembak (thermometer infrared) dan memastikan suhu tubuh pasien sesuai protokol dasar kesehatan, serta menjelaskan prosedur keamanan Covid-19 pada klien bahwa proses ini adalah untuk kesehatan dan keamanan diri klien dan petugas.

Pada bagian lain, Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang mengatakan, dampak khas kebijakan penanganan Covid-19 pada perempuan dalam konteks keluarga cukup beragam. Mulai dari istri dan anak perempuan terperangkap semakin panjang dengan pelaku kekerasan karena harus tinggal bersama dan tidak dapat keluar rumah, perempuan akan mendapatkan beban domestik berlapis, KDRT berpotensi terjadinya kekerasan kepada anak.

Selain itu, dampak ekonomi yang menyebabkan perempuan atau suami tidak mendapatkan (berkurang) penghasilan akan mendorong pembatasan pemenuhan kebutuhan keluarga yang menjadi pemicu pertengkaran atau kekerasan. Serta suami atau bapak menggunakan isu isolasi untuk Covid-19 sebagai metode untuk mengasingkan perempuan dari keluarganya atau mengancam untuk memenuhi keinginannya.

Sejak Maret hingga Maret, kata Veryanto, Komnas Perempuan menerima pengaduan lewat email sebanyak 204 kasus, UPS sebanyak 268 kasus, dan surat 62 kasus. Kasus terbanyak sampai sekarang ini adalah Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS).

“Penyikapan terhadap kasus yang masuk dilakukan melalui surat rujukan, surat rekomendasi, dan surat klarifikasi,” katanya.

Menurut Veryanto, beberapa hambatan ditemui korban saat mengadukan kekerasan yang dialaminya.

Hambatan tersebut mulai dari: pembatasan layanan dari lembaga layanan korban, tutupnya rumah singgah (rumah aman) yang dikelola negara, rumah aman melaksanakan protokol pencegahan Covid 19 namun minim fasilitas dan dana, korban yang membutuhkan rumah aman harus memiliki surat keterangan kesehatan bebas Covid-19 hingga anggaran tes bebas Covid dibebankan kepada korban dengan jumlah relatif mahal.

Ferry Wira mengatakan, di akhir diskusi, beberapa rekomendasi dirumuskan dan diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Yang pertama melakukan advokasi lanjutan RUU PKS. Dan yang kedua melakukan advokasi anggaran khususnya untuk pengarusutamaan gender dalam pandemi Covid-19 dengan mengajak berbagai pihak agar terlibat seperti Gugus Tugas Covid-19 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan setempat,” kata Ferry

Facebook Comments
Komentar Dinonaktifkan pada Gandeng Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, ASB Diskusikan Penanganan Kasus KTP Saat Pandemi
Aliansi Sumut Bersatu

Aliansi Sumut Bersatu (ASB) adalah organisasi masyarakat sipil atau LSM yang sejak tahun 2006 melakukan upaya-upaya penguatan untuk mendorong penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman melalui pendidikan kritis, dialog, advokasi dan penelitian