Rabu, 29 Juli 2020 Aliansi Sumut Bersatu melakukan audiensi dengan Plt Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan Laksamana Putra Siregar di Kantor Walikota Kota Medan. Direktur ASB Ferry Wira Padang menginisiasi Gerak bersama untuk membangun “Sinergi Pemerintah, FKUB, Tokoh Agama dan Masyarakat Sipil untuk menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Medan.” Sebelum melakukan audiensi dengan Plt Kepala Bagian Hukum Kota Medan, pada tanggal 1 Juli 2020 ASB melakukan kegiatan FGD yang dilakukan bersama FKUB dan tokoh agama di Kota Medan, dengan tema diskusi “Peran Tokoh Agama dan FKUB untuk menciptakan Kota Medan yang damai.” Pada FGD ini kami masih menemukan praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masih kurang baik…
-
-
Women’s March Sumut MENDESAK RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TETAP MENJADI PRIORITAS PROLEGNAS 2020
Women’s March Sumut, jaringan individu dan organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara untuk gerakan perlawanan pada ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual menyatakan sangat kecewa dan marah dengan dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prioritas Prolegnas 2020. Sebagaimana pernyataan Komisi VII DPR dan kemudian dikuatkan dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR-RI di awal Juli 2020 yang akhirnya memutuskan mengeluarkan RUU PKS bersama dengan RUU lainnya. Di sisi lain, kalangan masyarakat sipil juga mendapatkan informasi bahwa sejak Maret 2020 Komisi VIII sebenarnya telah menyerahkan RUU ini kepada Baleg DPR RI dengan alasan adanya beban penyelesaian agenda…
-
Bakal Dikeluarkan dari Daftar Prolegnas, ASB Desak DPR Bahas dan Sahkan RUU P-KS
Bakal dikeluarkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) memantik kekecewaan banyak pihak. Satu diantaranya adalah Aliansi Sumut Bersatu (ASB). Lembaga yang menaruh perhatian pada isu keberagaman dan perempuan dan anak ini menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait pernyataan Komisi VIII DPR RI yang akan mengeluarkan RUU P-KS dari daftar Prolegnas tahun 2020. Hal ini dikuatkan dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang Undang DPR-RI di awal Juli 2020, yang akhirnya memutuskan mengeluarkan RUU P-KS bersama dengan RUU lainnya. “Statement yang kami peroleh melalui media yang disampaikan Komisi VIII DPR RI bahwa sejak Maret 2020…