buk dir ulang tahun
Berita

Kekerasan Berbasis Gender di Era Pandemi

Penghujung tahun 2019, kita (dunia) dikejutkan dengan munculnya virus yang menurut para ahli kesehatan sangat berbahaya, yang dikenal dengan nama Covid-19 (Corona Virus Disease). Di Indonesia, virus corona menjadi wabah sejak awal Maret lalu.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization -WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam Konferensi Pers secara daring di Genewa Swiss (Senin 27 April 2020) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 masih jauh dari selesai, tidak dapat memprediksi kapan kepastian pandemi virus corona akan berakhir.

Di Indonesia jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 setiap hari terus meningkat. Hingga 8 Juni 2020 ditemukan kasus positif sebanyak 32.033 kasus (sumber http://www.facebookkementeriankesehatanri.com).

Melihat jumlah ini, penekanan partisipasi publik dalam menghentikan peredaran virus kemudian menjadi yang utama dilakukan.

Memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, berbagai aktivitas pun dilakukan dari rumah, kerja dari rumah (KDR) maupun sekolah dari rumah (SKR).

Komunikasi online atau virtual menjadi media yang membantu setiap orang terhubung. Setiap anggota keluarga kemudian menempatkan rumah sebagai ruang berproses dan beraktivitas dalam kurun waktu yang cukup lama.

Rumahku adalah surgaku, idiom yang kerap dimunculkan untuk menggambarkan keharmonisan sebuah keluarga tidak selalu benar. Berada di rumah saja selama masa pandemi ini, ternyata potensi kekerasan
berbasis gender semakin meningkat.

Kekerasan berbasis gender sering juga disebut sebagai kekerasan terhadap
perempuan. Berdasarkan Deklarasi Anti kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993 bahwa Kekerasan Berbasis Gender merupakan perbuatan berdasarkan perbuatan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.


Mencermati kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan di berbagai negara di dunia, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa tekanan sosial dan ekonomi selama pandemi Covid-19 telah meningkatkan jumlah perempuan dan anak perempuan yang mengalami pelecehan di setiap
negara.

Guterres lewat pernyataannya di Twitter (Minggu, 5 April 2020) menyatakan bahwa kedamaian bukan hanya tidak ada perang, banyak perempuan di bawah aturan lockdown untuk Covid-19, yang menghadapi kekerasan di mana seharusnya mereka merasa paling aman, dirumah mereka sendiri.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) lembaga negara hak asasi manusia di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM, khususnya hak asasi perempuan di Indonesia, dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk Kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan, melakukan kajian dinamika perubahan rumah tangga selama pandemi Covid-19.

Kajian dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia melalui survei secara online. Kajian dinamika perubahan rumah tangga selama pandemi Covid-19 menemukan beberapa hal:

  1. Kerentanan pada beban kerja berlipat ganda dan kekerasan terhadap
    perempuan, terutama dihadapi oleh perempuan yang berlatar belakang kelompok berpenghasilan kurang dari 5 juta rupiah perbulan, pekerja sektor informal, berusia antara 31- 40 tahun, berstatus perkawinan menikah, memiliki anak lebih dari 3 orang, dan menetap di 10 provinsi dengan paparan tertinggi Covid-19.
    Mereka merupakan kelompok paling terdampak baik dari segi kesehatan fisik dan psikis, sosial dan ekonomi dalam rumah tangga, dan rentan mengalami kekerasan dalam rumah.
  2. Beban pekerjaan rumah tangga selama Covid-19 secara umum masih ditanggung oleh perempuan, dibandingkan laki-laki. Mayoritas responden (96% dari 2285 responden), baik laki-laki dan perempuan, menyampaikan bahwa beban pekerjaan rumah tangga semakin banyak.
    Jumlah perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan
    durasi lebih dari 3 jam berjumlah dua kali lipat daripada responden
    laki-laki. Diketahui bahwa 1 dari 3 responden yang melaporkan bertambahnya pekerjaan rumah tangga menyebabkan dirinya mengalami stres.
  3. Kekerasan psikologis dan ekonomi mendominasi KDRT. Sebanyak 80%
    responden perempuan pada kelompok berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan menyampaikan bahwa kekerasan yang mereka alami cenderung meningkat selama masa pandemi. Kekerasan fisik dan seksual terutama meningkat pada rumah tangga dengan pengeluaran yang bertambah. Hal ini mengindikasikan pengaruh tekanan ekonomi pada potensi kekerasan di dalam rumah tangga.
  4. Kurang dari 10% perempuan korban melaporkan kasusnya ke pengada layanan semasa Covid-19. Sebagian besar lebih memilih sikap diam atau hanya memberitahukan kepada saudara, teman, dan/atau tetangga. Dalam siaran persnya pada tanggal 3 Juni 2020, Komnas Perempuan berdasarkan kajian Covid-19 merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah Republik Indonesia:
  1. Memastikan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19, termasuk penerapan Kebijakan Normal Baru, mencakup pertimbangan dan terobosan penyikapan yang lebih komprehensif terhadap kerentanan-kerentanan yang dihadapi kelompok dalam masyarakat, khususnya perempuan. Selain aspek kesehatan, kebijakan-kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan ekonomi, teknologi dan informasi, kesehatan mental, dan mengintegrasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
  1. Mengembangkan skema bantuan ekonomi khusus bagi perempuan, dengan langkah afirmasi pada perempuan kepala keluarga, para pekerja di sektor informal, rumah tangga dengan jumlah anak yang
    lebih dari 3 hingga 5 orang anak, dan kelompok berpenghasilan rendah. Bantuan ekonomi ini perlu mencakup bantuan kebutuhan pokok, sekaligus memberikan peluang dan kesempatan kerja kreatif yang bisa dikerjakan di rumah;
  2. Mempersiapkan teknologi dan informasi yang cukup bagi masyarakat
    serta memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses dan literasi komunikasi dan informasi digital;
  3. Memastikan penyelenggaraan layanan tersedia dan gampang diakses bagi korban kekerasan yang akan mengadukan kasusnya. Perhatian lebih perlu diberikan pada ketersediaan teknologi dan informasi, layanan kesehatan fisik dan mental, dana dan akses pengaduan yang
    ramah dan aman selama masa pandemi Covid-19 ini dan merata di 34
    Provinsi;
  4. Menyebarluaskan informasi mengenai layanan yang tersedia dan hakhak perempuan korban kekerasan, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan disabilitas. Penyebarluasan ini termasuk melalui pemanfaatan media massa pemerintah seperti RRI dan TVRI nasional maupun daerah;
  5. Membuat skema khusus penguatan dan panduan bagi orang tua dalam mendampingi belajar anak, termasuk melalui kreasi metode, alat belajar, akses pembelajaran serta monitoring prosedur pencegahan Covid-19 di masa Normal Baru secara daring
    maupun non daring bagi anak didik, terutama anak penyandang disabilitas;
  6. Menjamin ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok dan stabilitas
    harga, termasuk masker untuk kesehatan publik. Sebagai institusi agama yang memiliki daya pengaruh kepada masyarakat, gereja memiliki peranan strategis mencegah dan membantu perempuan korban kekerasan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh gereja mendukung perempuan korban kekerasan adalah sebagai berikut:
  7. Menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan khususnya terhadap perempuan dalam berbagai bentuk adalah dosa. Kekerasan bertentangan dengan iman Kristen dan kesaksian Alkitab yang menyatakan bahwa manusia adalah citra Allah (Imago Dei) dan dipanggil untuk membangun kehidupan yang bebas dari kekerasan.
  8. Memberdayakan korban, gereja mengubah pendekatan pelayanan ke
    arah berperspektif korban kekerasan atau empowerment (penguatan).
  9. Membentuk komunitas anti kekerasan yang memulihkan di lingkungan gereja.
  10. Sosialisasi keadilan gender melalui pelatihan, studi/penelaahan Alkitab, penerbitan modul dan audio visual, serta mimbar gereja.
  11. Memperkuat kembali organisasi/perkumpulan perempuan di lingkungan gereja dan masyarakat sebagai strategi penghapusan kekerasan yang holistik.
  12. Sosialisasi makna keadilan menurut perempuan korban kekerasan sebagai upaya mengembangkan teologi bersama korban kekerasan dan komunitas anti kekerasan.
    Pandemi Covid-19 belum usai, perempuan berpotensi mengalami kekerasan berlapis. Kepedulian dan komitmen berbagai pihak akan memperkuat resiliensi masyarakat secara khusus perempuan untuk beradaptasi dalam situasi baru.
    Semoga perempuan korban kekerasan mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan.

Oleh: Veryanto Sitohang (Komisioner Komnas Perempuan)

Sumber : http://bit.ly/SAMAJuniDownload

Facebook Comments
Aliansi Sumut Bersatu

Aliansi Sumut Bersatu (ASB) adalah organisasi masyarakat sipil atau LSM yang sejak tahun 2006 melakukan upaya-upaya penguatan untuk mendorong penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman melalui pendidikan kritis, dialog, advokasi dan penelitian